Mengenal AKBP dalam Kepolisian: Pangkat, Tugas, dan Penempatan

AKBP (Ajun Komisaris Besar Polisi) adalah pangkat yang populer di kepolisian Indonesia. Artikel ini akan menjelaskan pengertian AKBP, tugas-tugasnya, serta penempatan dalam struktur kepolisian.

Dalam kepolisian Republik Indonesia, AKBP (Ajun Komisaris Besar Polisi) adalah salah satu pangkat yang paling dikenal masyarakat. Pangkat ini umumnya disandang oleh Kapolres di seluruh Indonesia. Namun, beberapa Kapolres dijabat oleh polisi dengan pangkat Kombes (Komisaris Besar Polisi). Untuk memahami lebih lanjut tentang AKBP, mari kita cari tahu apa arti sebenarnya dari AKBP dan posisinya dalam struktur kepolisian.

Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP)
AKBP merupakan singkatan dari Ajun Komisaris Besar Polisi. Pangkat ini berada di atas Komisaris Polisi (Kompol) dan di bawah Komisaris Besar Polisi (Kombes) dalam hierarki kepolisian. Dalam Peraturan Kapolri Nomor 3 Tahun 2016 tentang Administrasi Kepangkatan Anggota Polri, AKBP didefinisikan sebagai pangkat Perwira Menengah atau Pamen. Lambang pangkat AKBP di Polri adalah dua bunga melati emas.

Sebelum tahun 2001, pangkat ini disebut Letnan Kolonel, yang setara dengan pangkat yang ada di militer. Namun, setelah reformasi dan pemisahan Polri dari ABRI (kini TNI), pangkat Letkol dalam Polri berganti menjadi pangkat AKBP. Oleh karena itu, AKBP dalam Polri setara dengan pangkat Letnan Kolonel (Letkol) di Tentara Nasional Indonesia (TNI).

Tugas dan Tanggung Jawab AKBP
Sebagai seorang AKBP, polisi dengan pangkat ini memiliki tugas dan tanggung jawab yang penting dalam menjaga keamanan dan ketertiban di wilayahnya. Berikut ini adalah beberapa posisi dan fungsi yang biasanya diemban oleh polisi dengan pangkat AKBP:

  1. Kapolres: Sebagian besar AKBP menjabat sebagai Kapolres di Polres di daerah tingkat kabupaten/kota non-kota besar atau strategis. Sebagai Kapolres, tugas utama AKBP adalah memimpin dan mengkoordinasikan seluruh kegiatan kepolisian di wilayahnya, termasuk penegakan hukum, pencegahan kejahatan, dan pemeliharaan ketertiban masyarakat.
  2. Wakapolres Metro: Di wilayah hukum Polda Metro Jaya, seorang AKBP dapat menjabat sebagai Wakapolres Metro. Wilayah hukum Polda Metro Jaya meliputi Jakarta dan sekitarnya. Sebagai Wakapolres Metro, tugasnya adalah membantu Kapolres Metro dalam mengelola dan mengawasi operasional kepolisian di daerah tersebut.
  3. Wakapolrestabes: Pada wilayah hukum Ibu Kota Provinsi, seorang AKBP dapat menempati posisi Wakapolrestabes. Wilayah ini termasuk wilayah dengan tingkat kerawanan yang lebih tinggi dan kepadatan penduduk yang lebih padat. Tugasnya adalah mendukung Kapolrestabes dalam menjalankan tugas-tugas kepolisian di wilayah tersebut.
  4. Kapolsek Metro: Beberapa Polsek yang berada di Polda Metro Jaya juga dipimpin oleh seorang AKBP. Sebagai Kapolsek Metro, tanggung jawabnya meliputi pengelolaan kegiatan operasional kepolisian di tingkat kecamatan dalam wilayah Polda Metro Jaya.
  5. Pejabat Polres Metro / Polrestabes: AKBP juga dapat menempati posisi sebagai pejabat di Polres Metro atau Polrestabes, seperti Kabag (Kepala Bagian) dan Kasat (Kepala Satuan).
  6. Penempatan di Polda: AKBP juga dapat menjabat sebagai Kabag, Wadir (Wakil Direktur), Kasubbag (Kepala Subbagian), Dirtahti, Koorspripim, atau Kasubbid (Kepala SubbidangSubheading 1: Penempatan dan Tugas AKBP (lanjutan)

Dalam struktur kepolisian, AKBP juga dapat menempati beberapa posisi di Polda (Kepolisian Daerah). Beberapa posisi tersebut antara lain:

  • Kabag (Kepala Bagian): Seorang AKBP dapat menjabat sebagai Kabag di Polda. Tugasnya adalah mengelola dan mengawasi kegiatan di bagian tertentu di dalam struktur Polda, seperti Kabag Renmin (Kepala Bagian Reserse Kriminal Umum), Kabag Ops (Kepala Bagian Operasional), atau Kabag Sumda (Kepala Bagian Sumber Daya Manusia).
  • Wadir (Wakil Direktur): AKBP juga dapat menempati posisi sebagai Wakil Direktur di Polda. Posisi ini memegang peranan penting dalam mengelola dan mengkoordinasikan kegiatan di bawah Direktorat tertentu, seperti Wadir Narkoba (Wakil Direktur Narkoba) atau Wadir Intelkam (Wakil Direktur Intelijen dan Keamanan).
  • Kasubbag (Kepala Subbagian): Di bawah struktur Polda, terdapat bagian-bagian yang lebih kecil yang dikenal sebagai Subbagian. Seorang AKBP dapat menjabat sebagai Kepala Subbagian, seperti Kasubbag Humas (Kepala Subbagian Hubungan Masyarakat) atau Kasubbag Renmin (Kepala Subbagian Reserse Kriminal Umum).
  • Dirtahti: AKBP juga bisa menempati posisi sebagai Dirtahti, yang merupakan singkatan dari Direktur Tahanan dan Barang Bukti. Tugasnya adalah mengelola tahanan dan barang bukti yang berada di bawah pengawasan kepolisian.
  • Koorspripim: Di beberapa Polda, AKBP bisa menjadi Koorspripim, yang merupakan singkatan dari Koordinator Sumber Daya Manusia dan Pengembangan Profesi. Tugasnya adalah mengkoordinasikan kegiatan terkait sumber daya manusia dan pengembangan profesi di lingkungan Kepolisian Daerah.
  • Kasubbid (Kepala Subbidang): AKBP juga dapat menjabat sebagai Kepala Subbidang di Polda. Tugasnya adalah mengelola dan mengawasi kegiatan di bawah subbidang tertentu. Misalnya, Kasubbid Teknologi Informasi (Kepala Subbidang Teknologi Informasi) atau Kasubbid Penerangan (Kepala Subbidang Penerangan).
  • Wadansat Brimob: Di Kepolisian Republik Indonesia, Brimob (Korps Brigade Mobil) adalah satuan khusus yang bertanggung jawab dalam menghadapi situasi keamanan yang sulit. Seorang AKBP dapat menjabat sebagai Wadansat Brimob, yang merupakan Wakil Komandan Satuan Brimob. Tugasnya adalah mendukung Komandan Satuan dalam mengelola dan mengawasi operasional Satuan Brimob.

Dalam kepolisian Republik Indonesia, pangkat AKBP (Ajun Komisaris Besar Polisi) memiliki peran penting dalam menjaga keamanan dan ketertiban di wilayahnya. Melalui tugas dan tanggung jawabnya sebagai Kapolres, Wakapolres Metro, Wakapolrestabes, Kapolsek Metro, serta posisi-posisi lainnya, AKBP berperan dalam menjaga keamanan masyarakat dan menegakkan hukum di Indonesia. Dengan penempatan yang strategis dan tanggung jawab yang besar, AKBP merupakan salah satu pangkat yang dihormati dalam struktur kepolisian Indonesia.