Prosedur Penilangan Kendaraan yang Benar dan Legal sesuai Hukum

Anda pasti sudah tidak asing dengan istilah “tilang”, terutama jika Anda sering berkendara. Ketika berkendara, kita harus mematuhi standar keselamatan dan kenyamanan yang telah ditetapkan. Namun demikian, banyak pengendara yang melanggar aturan tersebut.

Seringkali terjadi perselisihan antara pengendara dan polisi yang melakukan penilangan karena prosedur yang dilakukan oleh polisi dianggap tidak benar dan tidak sah. Sebagai penegak hukum, tugas polisi adalah menjalankan semua tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Prosedur penilangan yang benar dan sah sudah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (PP Tilang). Lalu, bagaimana sebenarnya prosedur penilangan oleh polisi yang benar dan sesuai hukum yang berlaku?

Petugas Pemeriksa

Menurut Pasal 9 PP Tilang, petugas pemeriksa kendaraan bermotor harus dilakukan oleh:

  1. Petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan
  2. Penyidik Pegawai Negeri Sipil di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Syarat Pemeriksaan

Menurut Pasal 15 PP Tilang, petugas pemeriksa wajib dilengkapi dengan surat perintah tugas. Surat perintah tugas dikeluarkan oleh atasan petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia bagi petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia dan atasan Penyidik Pegawai Negeri Sipil di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan bagi Penyidik Pegawai Negeri Sipil di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Surat perintah tugas tersebut paling sedikit memuat:

  1. Alasan dan pola pemeriksaan kendaraan bermotor;
  2. Waktu pemeriksaan kendaraan bermotor;
  3. Tempat pemeriksaan kendaraan bermotor;
  4. Penanggung jawab dalam pemeriksaan kendaraan bermotor; dan
  5. Daftar petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang ditugaskan melakukan pemeriksaan kendaraan bermotor.

Seragam dan Atribut

Petugas yang melakukan penilangan wajib menggunakan seragam dan atribut, sesuai dengan Pasal 16 PP Tilang.

Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan

Menurut Pasal 21 PP Tilang, pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan dilakukan secara berkala dan insidental di tempat dan dengan cara yang tidak mengganggu keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas. Pada tempat pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan secara berkala dan insidental, wajib dilengkapi dengan tanda yang menunjukkan adanya pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan, kecuali tertangkap tangan, sesuai dengan Pasal 22 PP Tilang. Tanda yang menunjukkan adanya pemeriksaan harus ditempatkan pada jarak setidaknya 50 meter sebelum tempat pemeriksaan, dan harus diletakkan dengan mudah terlihat oleh pengguna jalan.

Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Malam Hari

Jika pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan dilakukan pada malam hari, petugas wajib menempatkan tanda paling sedikit 50 meter sebelum tempat pemeriksaan, memasang lampu isyarat bercahaya kuning, dan memakai rompi yang memantulkan cahaya, sesuai dengan Pasal 23 PP Tilang.

Demikianlah prosedur pemeriksaan/penilangan yang benar dan legal yang perlu diperhatikan oleh semua pengendara. Masyarakat berhak untuk meminta surat tugas dari pihak kepolisian dan persyaratan lainnya, sehingga mereka dapat menilai apakah penindakan yang dilakukan sesuai dengan aturan atau tidak.

Jika terjadi pemeriksaan/penilangan oleh pihak kepolisian yang tidak sesuai dengan prosedur di atas, maka penilangan tersebut jelas melanggar hukum. Oleh karena itu, sebagai pengendara yang bertanggung jawab, kita harus selalu patuh pada aturan lalu lintas dan menghindari pelanggaran yang dapat membahayakan diri sendiri dan orang lain.

Kita juga harus memahami bahwa tugas polisi dalam menegakkan hukum dan keamanan lalu lintas sangatlah penting, sehingga kita harus memberikan kerjasama dan menghormati upaya mereka. Mari kita bersama-sama menjaga keselamatan dan kenyamanan berkendara di jalan raya.