Mengenal Tugas Disaster Victim Identification (DVI) Polri

Artikel ini membahas mengenai Disaster Victim Identification (DVI) sebagai prosedur ilmiah untuk mengidentifikasi korban yang meninggal dalam sebuah insiden atau bencana massal. Artikel ini menjelaskan dasar identifikasi dalam DVI, serta lima fase DVI, yaitu Tempat Kejadian Perkara (TKP), Post Mortem, Ante Mortem, Rekonsiliasi, dan Returning to the family. Selain itu, artikel ini juga membahas pentingnya dukungan Kedokteran Kepolisian dalam DVI untuk meningkatkan kinerja personel Polri dalam menangani bencana dan teror bom dengan lebih efektif.

Dalam menghadapi ancaman bencana dan teror bom yang semakin meningkat, Polri harus memiliki kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang memadai. Salah satu kemampuan yang dimiliki oleh Kedokteran Kepolisian adalah Disaster Victim Identification (DVI).

DVI adalah suatu prosedur ilmiah yang digunakan untuk mengidentifikasi korban yang meninggal dalam sebuah insiden atau bencana massal. Prosedur ini diatur dalam Protokol INTERPOL dan hasilnya dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan hukum.

Identifikasi korban melalui DVI dapat membantu dalam investigasi, merekonstruksi sebab bencana, dan sangat penting untuk kepentingan hukum yang menyangkut kematian seseorang, seperti asuransi, warisan, atau status.

Dasar identifikasi dalam DVI meliputi sidik jari, rekam medis gigi, dan DNA. Selain itu, barang kepemilikan dan data medis juga dapat digunakan sebagai dasar identifikasi.

Dalam rangka optimalisasi peran dukungan Kedokteran Kepolisian, DVI terdiri dari lima fase, yaitu Tempat Kejadian Perkara (TKP), Post Mortem, Ante Mortem, Rekonsiliasi, dan Returning to the family.

Pada fase TKP, tim pendahulu yang terdiri dari kepala tim DVI, ahli patologi forensik, dan petugas polisi dikirim ke TKP untuk mengevaluasi situasi, seperti pemetaan jangkauan bencana, perkiraan jumlah korban, keadaan mayat, dan evaluasi durasi yang dibutuhkan untuk melakukan DVI. Metode untuk menangani mayat, transportasi mayat, penyimpanan mayat, dan kerusakan properti yang terjadi juga dievaluasi pada fase ini.

Pada fase Post Mortem, dilakukan pengumpulan data post-mortem atau data yang diperoleh paksa kematiandilakukan oleh post-mortem unit yang diberi wewenang oleh organisasi yang memimpin komando DVI. Pemeriksaan dan pencatatan data jenazah dilakukan melalui pemeriksaan fisik, sidik jari, rontgen, odontologi forensik, DNA, dan antropologi forensik.

Pada fase Ante Mortem, dilakukan pengumpulan data mengenai jenazah sebelum kematian, seperti rekaman pemeriksaan gigi korban, data sidik jari korban semasa hidup, sampel DNA orang tua maupun kerabat korban, serta informasi-informasi lain yang relevan dan dapat digunakan untuk kepentingan identifikasi.

Pada fase Rekonsiliasi, dilakukan perbandingan antara data post-mortem dan ante-mortem. Jika data yang dibandingkan cocok, identifikasi dianggap positif atau terkonfirmasi. Jika data tidak cocok, identifikasi dianggap negatif, dan data post-mortem disimpan hingga ditemukan data ante-mortem yang sesuai dengan temuan post-mortem.

Pada fase Pengembalian kepada Keluarga, korban yang teridentifikasi direkonstruksi hingga kondisi kosmetik terbaik sebelum dikembalikan kepada keluarganya untuk dimakamkan. Jika korban tidak teridentifikasi, data post-mortem tetap disimpan sampai ditemukan data ante-mortem yang sesuai dengan temuan post-mortem, dan tanggung jawab pemakaman menjadi milik organisasi yang memimpin komando DVI. Sertifikasi jenazah dan persyaratan medico-legal serta administratif untuk penguburan menjadi tanggung jawab pihak yang menguburkan jenazah.

Dalam rangka meningkatkan kinerja personel Polri, dukungan Kedokteran Kepolisian dalam DVI sangat penting untuk diwujudkan secara profesional. Dengan memahami prosedur DVI, Polri dapat memberikan kepastian hukum dan hak asasi manusia kepada masyarakat, serta menangani bencana dan teror bom dengan lebih efektif.