PROPAM: Sejarah, Tugas, dan Fungsi Wadah Organisasi POLRI

Sebagai wadah organisasi Polisi Republik Indonesia (POLRI), Divisi Profesi dan Pengamanan atau PROPAM memiliki peran penting dalam menjaga ketertiban dan disiplin di lingkungan internal POLRI. Berbicara mengenai PROPAM, mari kita bahas sejarah, tugas, dan fungsi dari wadah organisasi ini.

Sejarah PROPAM

PROPAM sebenarnya merupakan singkatan dari Profesi dan Pengamanan yang dipakai oleh organisasi POLRI pada salah satu struktur organisasinya sejak 27 Oktober 2002 (Kep KAPOLRI Nomor: Kep/54/X/2002). Sebelumnya, PROPAM dikenal sebagai Dinas Provos atau Satuan Provos POLRI yang organisasinya masih bersatu dengan TNI/Militer sebagai ABRI, dimana Provost POLRI merupakan satuan fungsi pembinaan dari Polisi Organisasi Militer (POM) atau istilah Polisi Militer (PM).

Tugas PROPAM

Tugas PROPAM secara umum adalah membina dan menyelenggarakan fungsi pertanggung jawaban profesi dan pengamanan internal termasuk penegakan disiplin dan ketertiban di lingkungan POLRI dan pelayanan pengaduan masyarakat tentang adanya penyimpangan tindakan anggota/PNS POLRI. PROPAM terdiri dari 3 (tiga) bidang/wadah fungsi dalam bentuk sub organisasi disebut Biro (Biro Paminal, Biro Wabprof, dan Biro Provos).

Fungsi Biro Paminal

Fungsi Pengamanan dilingkungan internal organisasi POLRI dipertanggungjawabkan kepada Biro Paminal. Biro ini bertugas untuk melakukan pengamanan personil, materil, kegiatan, dan bahan keterangan, termasuk penyelidikan terhadap kasus pelanggaran/dugaan pelanggaran/penyimpangan dalam pelaksanaan tugas POLRI pada tingkat pusat dalam batas kewenangan yang ditetapkan.

Fungsi Biro Wabprof

Fungsi pertanggung-jawaban profesi diwadahi/dipertanggungjawabkan kepada Biro Wabprof. Biro ini bertugas untuk membina dan menyelenggarakan fungsi pertanggungjawaban profesi yang meliputi perumusan/pengembangan standar dan kode etik profesi, penilaian/akreditasi penerapan standar profesi, serta pembinaan dan penegakan etika profesi termasuk audit investigasi.

Fungsi Biro Provos

Fungsi Provos dalam penegakan disiplin dan ketertiban dilingkungan POLRI dipertanggungjawabkan kepada Biro Provos. Biro ini bertugas untuk membina dan penyelenggaraan fungsi provos yang meliputi pembinaan/pemeliharaan disiplin/tata tertib, serta penegakan hukum dan penyelesaian perkara pelanggaran disiplin pada tingkat pusat dalam batas kewenangan yang ditetapkan.

Fungsi DIVISI PROPAM POLRI

DIVISI PROPAM POLRI dalam pelaksanaan tugasnya mempunyai kewajiban melaksanakan/ menyelenggarakan berbagai kegiatan, yakni:

  1. Pembinaan fungsi PROPAM bagi seluruh jajaran POLRI, meliputi:
  • Perumusan/pengembangan sistem dan metode termasuk petunjuk-petunjuk pelaksanaan fungsi PROPAM.
  • Pemantauan dan supervisi staf termasuk pemberian arahan guna menjamin terlaksananya fungsi PROPAM.
  • Pemberian dukungan (back-up) dalam bentuk baik bimbingan teknis maupun bantuan kekuatan dalam pelaksanaan fungsi PROPAM.
  • Perencanaan kebutuhan personil dan anggaran termasuk pengajuan saran/pertimbangan penempatan/pembinaan karier personil pengemban fungsi PROPAM.
  • Pengumpulan, pengolahan dan penyajian serta statistik yang berkenaan dengan sumber daya maupun hasil pelaksanaan tugas satuan-satuan organisasi PROPAM.
  • Penyelenggaraan fungsi pelayanan berkenaan dengan pengaduan/ laporanmasyarakat, baik secara langsung maupun melalui media sosial, tentang adanya penyimpangan tindakan anggota/PNS POLRI.
  1. Pelaksanaan pengamanan dan pengawalan kegiatan VIP dan VVIP, termasuk penanganan konflik sosial dan keamanan dalam rangka menjaga stabilitas keamanan nasional.
  2. Pelaksanaan penegakan hukum dan penanganan perkara pelanggaran disiplin anggota/PNS POLRI, termasuk penyelidikan dan penyidikan terhadap kasus pelanggaran/dugaan pelanggaran/penyimpangan dalam pelaksanaan tugas POLRI.
  3. Pembinaan dan pengembangan standar dan kode etik profesi POLRI, termasuk penilaian/akreditasi penerapan standar profesi, serta pembinaan dan penegakan etika profesi.
  4. Penyelenggaraan fungsi provos yang meliputi pembinaan/pemeliharaan disiplin/tata tertib, serta penegakan hukum dan penyelesaian perkara pelanggaran disiplin pada tingkat pusat dalam batas kewenangan yang ditetapkan.

Dalam menjalankan tugasnya, PROPAM juga bekerja sama dengan berbagai instansi pemerintah dan lembaga terkait lainnya seperti Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Ombudsman, dan Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) dalam rangka meningkatkan kualitas pengawasan dan pengendalian internal di lingkungan POLRI serta mewujudkan pelayanan yang lebih baik bagi masyarakat.