Larangan Anggota Kepolisian dalam Etika Kelembagaan

Sebagai institusi yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, Polisi atau Kepolisian memiliki kode etik yang harus dipatuhi oleh setiap anggotanya. Tujuan dari kode etik ini adalah untuk menjaga kredibilitas dan profesionalitas Polri serta memastikan bahwa setiap anggota Polri menjalankan tugasnya dengan baik.

Pasal 13 dari kode etik kelembagaan Polri menjabarkan larangan-larangan yang harus dihindari oleh setiap anggota Polri. Dalam pasal tersebut, diatur bahwa setiap anggota Polri dilarang melakukan tindakan korupsi, kolusi, nepotisme, dan gratifikasi. Selain itu, setiap anggota Polri juga dilarang mengambil keputusan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan karena pengaruh keluarga, sesama anggota Polri, atau pihak ketiga.

Berikut Larangan Anggota Kepolisian dalam Etika Kelembagaan

Setiap anggota Polri juga dilarang menyampaikan atau menyebarluaskan informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya tentang institusi Polri dan/atau pribadi anggota Polri kepada pihak lain. Hal ini bertujuan untuk menjaga kerahasiaan dan integritas Polri sebagai lembaga negara yang mengemban tugas penting.

Larangan Berikutnya, setiap anggota Polri juga dilarang menghindar atau menolak perintah kedinasan dalam rangka pemeriksaan internal yang dilakukan oleh fungsi pengawasan terkait dengan laporan/pengaduan masyarakat. Larangan ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa setiap anggota Polri tidak melakukan tindakan yang merugikan masyarakat atau bertentangan dengan tugas pokok Polri.

Tak hanya itu, setiap anggota Polri juga dilarang menyalahgunakan kewenangan dalam melaksanakan tugas kedinasan. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap tindakan yang dilakukan oleh anggota Polri sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan tidak merugikan kepentingan masyarakat.

Selanjutnya, setiap anggota Polri yang berkedudukan sebagai atasan juga dilarang memberi perintah yang bertentangan dengan norma hukum, norma agama, dan norma kesusilaan. Selain itu, setiap atasan Polri juga dilarang menggunakan kewenangannya secara tidak bertanggungjawab.

Setiap anggota Polri yang berkedudukan sebagai bawahan dilarang melawan atau menentang atasan dengan kata-kata atau tindakan yang tidak sopan. Selain itu, setiap bawahan Polri juga dilarang menyampaikan laporan yang tidak benar kepada atasan. Hal ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa hubungan antara atasan dan bawahan tetap terjaga dengan baik dan tidak menimbulkan konflik.

Di samping itu, setiap sesama anggota Polri juga dilarang melakukan tindakan yang dapat menista dan/atau menghina. Selain itu, setiap anggota Polri juga dilarang meninggalkan anggota Polri lain yang sedang bersama-sama melaksanakan tugas. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap anggota Polri saling menjaga dan membantu satu sama lain dalam menjalankan tugas.

Terakhir, setiap anggota Polri juga dilarang melakukan tindakan diskriminatif, permufakatan pelanggaran kode etik profesi Polri atau disiplin, atau tindak pidana. Hal ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa setiap anggota Polri menjalankan tugasnya dengan integritas dan profesionalitas yang tinggi.

Dalam menjalankan tugasnya, setiap anggota Polri harus memahami danmengikuti dengan baik kode etik kelembagaan Polri. Sebagai institusi yang dipercaya untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, Polri harus memiliki kredibilitas dan profesionalitas yang tinggi. Oleh karena itu, setiap anggota Polri harus menjaga integritas dan menghindari tindakan-tindakan yang bertentangan dengan kode etik kelembagaan Polri.

Dalam rangka menjaga kredibilitas dan profesionalitas Polri, setiap pelanggaran terhadap kode etik kelembagaan Polri akan dikenakan sanksi yang sesuai. Sanksi tersebut dapat berupa peringatan, teguran, penurunan pangkat atau jabatan, dan bahkan pemecatan sebagai anggota Polri.

Dalam hal ini, setiap anggota Polri harus memahami dan mengikuti dengan baik kode etik kelembagaan Polri. Dengan demikian, Polri dapat menjalankan tugasnya dengan baik dan masyarakat dapat merasa aman dan nyaman dalam kehidupan sehari-hari.

Dalam kesimpulan, setiap anggota Polri harus memahami dan mengikuti dengan baik kode etik kelembagaan Polri. Dalam menjalankan tugasnya, setiap anggota Polri harus menjaga integritas dan profesionalitas yang tinggi serta menghindari tindakan-tindakan yang bertentangan dengan kode etik kelembagaan Polri. Dengan begitu, Polri dapat menjalankan tugasnya dengan baik dan masyarakat dapat merasa aman dan nyaman dalam kehidupan sehari-hari. Semoga artikel ini bermanfaat bagi Anda yang tertarik untuk mengetahui lebih lanjut mengenai kode etik kelembagaan Polri.