Kewajiban Anggota Polri dalam Menjunjung Tinggi Etika Kelembagaan

Sebagai lembaga penegak hukum, Polri memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Untuk menjalankan tugasnya dengan baik, setiap anggota Polri memiliki kewajiban sesuai dengan ruang lingkup masing-masing. Dalam etika kelembagaan, kewajiban tersebut dibedakan berdasarkan kedudukan atau pangkat dalam kepolisian.

Berikut ini adalah kewajiban anggota Polri menurut Pasal 7 Peraturan Polri No.14 Tahun 2011:

  1. Kewajiban Anggota Polri

Setiap anggota Polri wajib:

  • Setia kepada Polri sebagai bidang pengabdian kepada masyarakat, bangsa, dan negara dengan memedomani dan menjunjung tinggi Tribrata dan Catur Prasetya.
  • Menjaga dan meningkatkan citra, soliditas, kredibilitas, reputasi, dan kehormatan Polri.
  • Menjalankan tugas secara profesional, proporsional, dan prosedural.
  • Melaksanakan perintah dinas untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan dalam rangka pembinaan karier danpeningkatan kemampuan profesionalisme kepolisian.
  • Menjalankan perintah dinas untuk melaksanakan mutasi dalam rangka pembinaan personel, profesi, karier, dan penegakan kode etik profesi Polri.
  • Mematuhi hierarki dalam pelaksanaan tugas.
  • Menyelesaikan tugas dengan saksama dan penuh rasa tanggung jawab.
  • Memegang teguh rahasia yang menurut sifatnya atau menurut perintah kedinasan harus dirahasiakan.
  • Menampilkan sikap kepemimpinan melalui keteladanan, ketaatan pada hukum, kejujuran, keadilan, serta menghormati dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dalam melaksanakan tugas.
  • Melaksanakan perintah kedinasan dalam rangka penegakan disiplin dan kode etik profesi Polri berdasarkan laporan/ pengaduan masyarakat tentang adanya dugaan pelanggaran disiplin dan/atau pelanggaran kode etik profesi Polri sesuai dengan kewenangan.
  • Melaksanakan perintah kedinasan yang berkaitan dengan pengawasan internal di lingkungan Polri dalam rangka penguatan Sistem Pengendalian InternPemerintah (SPIP).
  • Menghargai perbedaan pendapat yang disampaikan dengan cara sopan dan santun pada saat pelaksanaan rapat, sidang, atau pertemuan yang bersifat kedinasan.
  • Mematuhi dan menaati hasil keputusan yang telah disepakati dalam rapat, sidang, atau pertemuan yang bersifat kedinasan.
  • Mengutamakan kesetaraan dan keadilan gender dalam melaksanakan tugas.
  • Mendahulukan pengajuan laporan keberatan atau komplain kepada Ankum atau Atasan Ankum berkenaan dengan keputusan yang dinilai bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebelum mengajukan gugatan ke Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN).
  1. Kewajiban Atasan Polri

Setiap anggota Polri yang berkedudukan sebagai Atasan wajib:

  • Menunjukan kepemimpinan yang melayani (servant leadership), keteladanan, menjadi konsultan yang dapat menyelesaikan masalah (solutif), serta menjamin kualitas kinerja Bawahan dan kesatuan (quality assurance).
  • Menindaklanjuti dan menyelesaikan hambatan tugas yang dilaporkan oleh Bawahansesuai tingkat kewenangannya.
  • Segera menyelesaikan dugaan Pelanggaran yang dilakukan oleh Bawahan.
  1. Kewajiban Bawahan Polri

Setiap anggota Polri yang berkedudukan sebagai Bawahan wajib:

  • Melaporkan kepada Atasan apabila mendapat hambatan dalam pelaksanaan tugas.
  • Melaksanakan perintah Atasan terkait dengan pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangannya.
  • Menolak perintah Atasan yang bertentangan dengan norma hukum, norma agama, dan norma kesusilaan.
  • Melaporkan kepada atasan pemberi perintah atas penolakan perintah yang dilakukannya untuk mendapatkan perlindungan hukum dari atasan pemberi perintah.
  1. Kewajiban Sesama Anggota Polri

Sesama anggota Polri wajib:

  • Saling menghargai dan menghormati dalam melaksanakan tugas.
  • Bekerja sama dalam rangka meningkatkan kinerja.
  • Melaporkan setiap pelanggaran kode etik profesi Polri atau disiplin atau tindak pidana yang dilakukan oleh anggota Polri, yang dilihat atau diketahui secara langsung kepada pejabat yang berwenang.
  • Menunjukkan rasa kesetiakawanan dengan menjunjung tinggi prinsip-prinsip saling menghormati.
  • Saling melindungi dan memberikan pertolongan kepada yang terluka dan/atau meninggal dunia dalam melaksanakan tugas.
  1. Kewajiban Pejabat Polri yang Berwenang

Pejabat Polri yang berwenang sebagaimana dimaksud pada poin no.4 huruf c, wajib memberikan perlindungan kepada setiap anggota Polri yang melaporkan pelanggaran kode etik profesi Polri atau disiplin atau tindak pidana yang dilakukan oleh anggota Polri.

Dalam menjalankan tugasnya, setiap anggota Polri harus senantiasa memahami dan menaati kewajiban yang telah ditetapkan dalam etika kelembagaan. Dengan menjunjung tinggi etika kelembagaan, diharapkan Polri dapat membangun citra yang baik di mata masyarakat, serta meningkatkan kinerja dan profesionalisme dalam menjalankan tugasnya.

Bagi masyarakat yang mengetahui adanya dugaan pelanggaran kode etik profesi Polri atau disiplin atau tindak pidana yang dilakukan oleh anggota Polri, diharapkan dapat melaporkannya kepada pejabat yang berwenang agar dapat ditindaklanjuti dengan segera.Hal ini akan membantu Polri dalam menjaga kredibilitas dan kehormatan institusi kepolisian.

Dalam melaksanakan tugasnya, setiap anggota Polri harus mengedepankan sikap profesional dan mengutamakan kesetaraan dan keadilan gender. Selain itu, dalam melaksanakan tugas, setiap anggota Polri juga harus memegang teguh rahasia yang menurut sifatnya atau menurut perintah kedinasan harus dirahasiakan.