Berikut Perbuatan yang Masuk Dalam Pelanggaran Berat Polisi

Polisi adalah aparat penegak hukum yang bertugas melindungi dan mengayomi masyarakat. Namun, seperti halnya profesi lainnya, tidak jarang terdapat oknum-oknum polisi yang melakukan pelanggaran. Pelanggaran yang dilakukan dapat bervariasi, mulai dari yang ringan hingga berat. Oleh karena itu, sebagai masyarakat yang mengandalkan keberadaan polisi, penting bagi kita untuk mengetahui perbuatan apa saja yang dapat dikategorikan sebagai pelanggaran berat polisi.

Aturan mengenai pelanggaran dan sanksinya tertuang dalam Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri. Kode etik ini menjadi landasan bagi anggota Polri dalam menjaga ucapan maupun berperilaku. Jika terdapat pelanggaran, polisi yang bersangkutan akan dikenakan sanksi sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan. Sanksi yang diberikan bisa berupa permintaan maaf secara lisan dan tertulis, hingga pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH.

PTDH sebagai anggota Polri menjadi sanksi terberat yang akan diberikan kepada polisi yang melakukan pelanggaran berat. Berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri, sanksi administratif berupa rekomendasi PTDH dapat dikenakan kepada pelanggar kode etik yang melakukan pelanggaran seperti:

  1. Dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan menurut pertimbangan pejabat yang berwenang tidak dapat dipertahankan untuk tetap berada dalam dinas Polri.
  2. Ketahuan di kemudian hari memberikan keterangan palsu atau tidak benar pada saat mendaftarkan diri sebagai calon anggota Polri.
  3. Melakukan usaha atau perbuatan yang nyata-nyata bertujuan untuk mengubah Pancasila, terlibat dalam gerakan, atau melakukan perbuatan yang menentang negara atau pemerintah Indonesia.
  4. Melanggar sumpah/janji anggota Polri, sumpah/janji jabatan atau kode etik.
  5. Meninggalkan tugasnya secara tidak sah dalam waktu lebih dari 30 hari kerja secara berturut-turut.
  6. Melakukan perbuatan dan berperilaku yang dapat merugikan dinas kepolisian, seperti kelalaian dalam melaksanakan tugas dan kewajiban, dengan sengaja dan berulang-ulang dan tidak menaati perintah atasan, penganiayaan terhadap sesama anggota Polri, penggunaan kekuasaan di luar batas, sewenang-wenang, atau secara salah, sehingga dinas atau perseorangan menderita kerugian.
  7. Melakukan perbuatan yang berulang-ulang dan bertentangan dengan kesusilaan yang dilakukan di dalam atau di luar dinas.
  8. Kelakuan atau perkataan dimuka khalayak ramai atau berupa tulisan yang melanggar disiplin.
  9. Melakukan bunuh diri dengan maksud menghindari penyidikan atau tuntutan hukum atau meninggal dunia sebagai akibat tindak pidana yang dilakukannya.
  10. Menjadi anggota atau pengurus partai politik yang diketahui kemudian telah menduduki jabatan atau menjadi anggota partai politik dan setelah diperingatkan masih tetap mempertahankan statusnya itu.
  11. Dijatuhi hukuman disiplin lebih dari tiga kali dan dianggap tidak patut lagi dipertahankan statusnya sebagai anggota Polri.

Sanksi PTDH merupakan sanksi terberat yang bisa diberikan kepada anggota Polri yang melakukan pelanggaran berat. Sanksi ini akan diputuskan melalui Sidang Komisi Kode Etik Polri. Meskipun diberikan sanksi, hal tersebut tidak menghapuskan tuntutan pidana atau perdata yang menjerat polisi tersebut.

Sebagai masyarakat yang mengandalkan keberadaan polisi, kita harus memahami bahwa pelanggaran yang dilakukan oleh oknum polisi dapat merugikan masyarakat dan merusak citra kepolisian. Oleh karena itu, kita sebagai masyarakat harus aktif dalam melaporkan jika menemukan adanya pelanggaran yang dilakukan oleh anggota Polri. Dengan begitu, kita dapat membantu kepolisian untuk menjaga kredibilitas dan profesionalisme dalam menjalankan tugasnya.

Dalam melaporkan pelanggaran yang dilakukan oleh anggota Polri, kita dapat melaporkannya ke Mabes Polri atau ke Propam Polres terdekat. Melalui laporan yang kita ajukan, kita dapat membantu kepolisian untuk menyelesaikan masalah dan menyelidiki pelanggaran yang dilakukan oleh oknum polisi.

Dalam menjalankan tugasnya, anggota Polri harus selalu mematuhi kode etik profesi dan menjaga integritasnya sebagai aparat penegak hukum. Kita sebagai masyarakat juga harus turut serta dalam menjaga dan mengawasi kinerja kepolisian agar tercipta rasa aman dan nyaman di masyarakat.

Dalam menghadapi situasi yang berbeda-beda, polisi harus tetap menjunjung tinggi nilai-nilai profesionalisme dan integritas. Pelanggaran yang dilakukan oleh polisi dapat menimbulkan kerugian bagi masyarakat dan kepolisian itu sendiri. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk memahami dan mengenal pelanggaran apa saja yang dapat dikategorikan sebagai pelanggaran berat polisi agar dapat membantu menjaga kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian.